Pimpin Rakor Pokjanal Posyandu, Wakil Walikota minta Penggerakan Masyarakat ditingkatkan

Pesan itu disampaikan Wakil Walikota saat memimpin Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Podyandu) Tingkat Kota Tanjungpinang Selasa (8/8) kemarin yang berlangsung di aula Bappelitda Kota Tanjungpinang

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Kadis DP3APM selaku Sekretaris Pokja, Kadis Kesehatan Dalduk dan KB selaku Wakil Sekretaris Pokja, Kabag Ortal Setda selaku Koordinator Bidang Kelembagaan, Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes selaku Koordinator Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana, Kabid Informasi Publik Diskominfo selaku Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Kabid Sosial dan Budaya Bappelitda selaku Koordinator Bina Program serta seluruh anggota Pokja. Pentingnya penggerakan masyarakat lebih ditingkatkan menurut Wakil Walikota karena berdasarkan evaluasi kunjungan posyandu rata rata masih berkisar 65 – 68 persen pada bulan Februari dan Agustus, bahkan di bulan bulan lainnya hanya berkisar 45 – 50 persen.

Cakupan posyandu yang tinggi sangat diperlukan agar bayi, balita dan ibu hamil dapat terpantau secara maksimal kesehatannya dan segera terdeteksi apabila mengalami masalah kesehatan termasuk gizi kurang, gizi lebih atau bahkan stunting yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah.

Wakil Walikota pada kesempatan itu juga mengajak seluruh perwakilan OPD yang hadir untuk bersinergi dan melakukan kolaborasi penanganan stunting khususnya pada 3 lokus prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini yaitu Kelurahan Pinang Kencana, Tanjung Unggat dan Kampung Bugis.

” Masih saya temukan ibu berusia 37 tahun hamil 5 bulan, dan anaknya sudah 7 orang, lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm,” tambah Wakil Walikota memberikan ilustrasi adanya keluarga beresiko stunting di tengah masyarakat yang perlu ditangani bersama.Selain masalah penggerakan masyarakat, beberapa persoalan juga dibahas dalam rakor pokjanal tersebut antara lain tentang digitalisasi posyandu, sistem informasi posyandu yang mudah diakses masyarakat, penguatan pendanaan posyandu dan pengembangan program yang terintegrasi posyandu.

Untuk pengembangan posyandu melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2024 mendatang akan dialokasikan dana khusus di kelurahan termasuk untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta diupayakan dukungan dari dana CSR.Sedangkan terkait pengembangan program posyandu, Wakil Walikota memberi perhatian untuk lebih dipromosikan kembali tanaman obat keluarga dan pemanfaatan pekarangan, serta penyuluhan bahaya dan pencegahan narkoba di seluruh posyandu remaja.